SELASA, 05 OKTOBER 2010 | 00:24 WITA | 21456 Hits
Share |

Usulan SK Bupati Soppeng Sudah di Kemendagri
JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Sulsel akhirnya mengabaikan DPRD Soppeng terkait pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Senin, 4 Oktober kemarin, Pemprov Sulsel secara resmi menyerahkan berkas usul pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Berkas itu diantar Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Andi Halfin Gau. Dia didampingi antara lain Sekkab Soppeng Abdul Haris Abbas, Sekretaris DPRD Soppeng Nur Alam, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, dan Ketua KPU Soppeng Andi Sulhan serta staf ahli gubernur bidang politik, Andi Fahsar Padjalangi.

Berkas itu diterima Kepala Seksi Pejabat Kabupaten Kementerian Dalam Negeri, Imam Supangato. Kementerian Dalam Negeri berjanji segera memproses usulan pelantikan itu dalam waktu dekat. Imam menjamin SK pelantikan akan segera diterbitkan.

Sebenarnya pertemuan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, 4 Oktober, hanya konsultasi terkait terkatung-katungnya rekomendasi DPRD Soppeng. Rombongan Pemprov Sulsel dan KPU hanya bermaksud meminta petunjuk.

Nah, dalam pertemuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa rekomendasi DPRD tidak wajib dalam proses pelantikan. Jika dianggap menghambat proses pelantikan, pengusulannya bisa tidak melalui DPRD setempat.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeny, mengatakan, pengesahan pelantikan bupati dan wakil bupati Soppeng sangat tergantung usulan gubernur. Meskipun tanpa usulan jadwal dari DPRD Soppeng, Kemendagri tetap akan memprosesnya.

Diah Anggraeny menegaskan, gubernur memiliki kewenangan melantik bupati dan wakil bupati meskipun tanpa melalui rapat paripurna istimewa DPRD. "Setelah menerima usulan dari gubernur, kami akan memprosesnya paling lama lima hari dan menyerahkannya ke gubernur kembali," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya menjelaskan bahwa kami sudah berupaya melalui prosedur normal. Tetapi, tetap menemui hambatan. Kemendagri meminta agar berkasnya disetor saja.

Kasus seperti ini ternyata bukan pertama kali. Kepada delegasi Sulsel, kemarin, Imam mengatakan kasus serupa terjadi di wilayah Sumatera Utara. Meski tidak melalui DPRD setempat, pelantikan bupati/wakil bupati terpilih tetap bisa dilakukan. Hingga kemarin, belum ada jadwal pelantikan yang pasti. Namun, jadwal itu segera ditetapkan begitu SK pelantikan terbit. (sap-rif)

KOMENTAR BERITA "Usulan SK Bupati Soppeng Sudah di Kemendagri"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).