SENIN, 13 DESEMBER 2010 | 01:15 WITA | 2434 Hits
Share |

Kerja di Panwas, "Mengabdi" di Kantor Desa

PROFESI sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) rupanya menjadi magnet bagi banyak orang. Alasan mereka, ketika seseorang menjadi PNS, maka setidaknya ada jaminan kepastian penghidupan, jaminan hari tua alias adanya pensiun, upah regulatif, dan berbagai alasan lainnya. Hal inilah yang menjadikan sebagian besar masyarakat beramai-ramai ingin menjadi PNS.

Yang masalah kemudian ketika keinginan menjadi PNS itu berbentuk ambisi besar. Dalam arti, keinginan tersebut merongrong kesadaran diri sehingga berbagai cara pun ditempuh, tak peduli apakah hal itu prosedural atau ilegal alias dimanipulasi.

Pada titik ini, ketika hal itu dilakukan, maka cara untuk menuju cita-cita tersebut tentu saja ternodai. Nah, salah satu cara yang sering ditempuh adalah merekaya berkas pendaftaran.

Rekayasa berkas pendaftaran kerap dilakukan ketika ada syarat-syarat dalam regulasi penerimaan yang tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki keinginan sangat kuat untuk menjadi PNS. Karena ambisi tersebut, akhirnya jalan yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan pemalsuan data atau berkas dalam upaya untuk menjadi PNS tersebut.

Seperti yang terjadi di Pangkep, seorang pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah lewat umur terindikasi melakukan rekayasa terhadap Surat Keterangan (SK) Pengabdian yang digunakan untuk mendaftar.

Di berkas yang dilampirkan untuk mendaftar tersebut, berbagai keganjilan ditemukan. Di antaranya usia pelamar telah melewati batas ketentuan penerimaan CPNS.
Kemudian SK yang dipakai juga ternyata didapatkan dari kepala desa (kades). Lalu, pengabdian bukan di tempatnya mengambil SK, tetapi di tempat lain.

Ketua Lembaga Monitoring dan Transparansi Publik Indonesia (LM-Trapindo) Pangkep, Syahrul Syaf, mengungkapkan hasil temuannya setelah mendengar adanya laporan salah seorang pelamar CPNS di Pangkep usianya telah melewati batas kebolehan mendaftar, yakni 35 tahun.

Sesuai aturan, pelamar yang melamar dengan usia di atas 35 tahun tersebut diwajibkan untuk melampirkan surat pengabdian di instansi pemerintah mulai pusat hingga daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2002, dinyatakan bahwa yang boleh mendaftar CPNS adalah mereka yang usianya belum sampai 35 tahun saat pendaftaran. Namun, jika telah melebihi usia tersebut, maka harus melampirkan SK pengabdian yang berlaku minimal lima tahun sejak PP tersebut diberlakukan. Artinya, seorang pelamar CPNS harus telah mengabdi sejak 1997, yang berarti pula, kalau dihitung hingga tahun ini, maka usia pengabdiannya minimal 13 tahun.

Syahrul menjelaskan, pelamar CPNS yang telah melewati batas usia kebolehan tersebut, bukanlah orang biasa. Orang tersebut dikenal baik oleh pejabat di Pangkep karena pernah menjabat salah satu jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Hal ini, kata dia, yang mendorongnya untuk menelusuri berkas yang dipakai mendaftar. Syahrul bersama rekan-rekannya ingin mengetahui sumber SK Pengabdian yang digunakan mendaftar tersebut serta bentuk pengabdiannya.

Orang yang ditelususri berkasnya tersebut berinisial NSN. Saat ini usianya 39 tahun. Selama dua tahun terakhir, ia berprofesi sebagai anggota Panitia Pengawas (panwas) Pemilu Kabupaten Pangkep. Di berkasnya tersebut, NSN melampirkan SK Pengabdian dari Desa Kanaungan Kecamatan Labbakkang.

"Persyaratan untuk mendaftar CPNS untuk usia di atas 35 tahun, harus telah mengabdi selama 13 tahun di kelurahan, bukan di (kantor) desa. Tetapi setelah ditelusuri, dia (NSN) mengabdi di Desa Kanaungan," beber Syahrul, Jumat, 4 Desember. Namun, pengabdian tersebut dicurigai hanya rekayasa. Pasalnya, ia selama ini anggota Panwas dan sebelumnya lagi pernah bekerja di daerah lain.

Syahrul juga menyorot Kepala Desa Kanaungan yang dengan mudahnya mengeluarkan SK Pengabdian, padahal, hal tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan bahwa NSN pernah tercatat sebagai anggota Panwas. Dalam hal ini, yang tampak ganjil adalah, tidak mungkin secara bersamaan, ia
mengabdi di Kantor Desa Kanaungan dan di Panwas Pemilu Pangkep.

"Artinya kalau begitu, Kepala Desa Kanaungan telah melakukan pembohongan," tandas Syahrul.
Syahrul menyebut, ada indikasi NSN dibantu oleh orang yang dekat dengan kekuasaan. Dalam hal ini, kata dia, salah seorang saudara NSN berinisial RN.

RN adalah salah seorang juru bicara bupati terpilih dan sekaligus Master Campaign Sahabat (tagline kampanye Syamsuddin saat pemilukada Pangkep beberapa bulan lalu). Orang inilah yang diperkirakan mengurus administrasi NSN.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Basmalah, Nur Achmad, mengungkapkan, ia memeriksa langsung berkas yang digunakan NSN mendaftar ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pangkep. Padahal sepengetahuan dia, dua tahun terakhir, NSN merupakan anggota panwas
kabupaten.

"Saya telah diperlihatkan berkasnya oleh Sekretaris BKDD, Ansharullah, ternyata, berkasnya seakan-akan pernah mengabdi di Desa Kanaungan, Kecamatan Labbakkang," katanya.

Achmad mengaku mempertanyakan hal itu, mengingat dalam berkas tersebut, khususnya untuk lampiran SK Pengabdian, tidak dicantumkan bahwa yang bersangkutan pernah terlibat sebagai anggota Panwas Pemilu yang gajinya dibiayai oleh negara. Pelanggaran NSN, kata dia, adalah karena ia
tidak pernah mengabdi di Desa Kanaungan sementara menggunakan SK Pengabdian dari sana.

Dengan adanya SK tersebut, lanjutnya, maka hal itu berarti bahwa selama 13 tahun terakhir, NSN mengabdi dan bekerja di kantor desa tersebut dengan mengabaikan fakta bahwa dirinya pernah menjadi anggota Panwas Pemilu Kabupaten. "Saya juga berkeberatan karena dia sudah membuat keterangan palsu," kata Achmad.

Achmad juga mengaku akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib jika BKDD memaksakan untuk meloloskan berkas NSN. Namun, hal itu dilakukan ketika BKDD tidak membatalkan berkas lamaran NSN. Karena menurutnya, komplain atau keberatan itu dilakukan karena adanya ketidaksinkronan antara SK Pengabdian dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, kata Achmad, meniru ucapan oknum polisi yang ditanyainya, Kades Kanaungan mulanya mengatakan tidak mengeluarkan SK Pengabdian sesuai yang dimiliki NSN saat ini. Namun, setelah dimintai keterangan barulah hal tersebut diungkapkannya. Ia lalu mengakui jika SK tersebut dikeluarkan olehnya.

"Nanti setelah intel datang ke sana baru mengaku. Awalnya, Pak Desa menyangkal itu," katanya. Menurutnya, dalam proses penerbitan SK Pengabdian tersebut, ditengarai dua kades terlibat, yakni Kades Kanaungan saat ini serta kades sebelumnya.

Achmad mensinyalir, ada orang dekat dengan kekuasaan yang membantu NSN untuk mendapatkan SK Pengabdian dari Desa Kanaungan selama 13 tahun dengan mengenyampingkan fakta bahwa yang bersangkutan pernah di Panwas Pemilu Pangkep selama dua tahun. Alasannya, kata dia, NSN orangnya
kurang pergaulan sehingga kemungkinan kakaknya, RN yang membantunya.

"Yang saya kejar sebetulnya di sini adalah siapa mafianya. Artinya (siapa) yang menjembatani NSN dengan kepala desa. Tidak mungkin kepala desa menawarkan ini, pasti ada orang yang menawarkan," ujarnya.

Syahrul menambahkan, formasi yang dilamar oleh NSN tidak sesuai dengan ijazahnya, yaitu Sarjana Pertanian. Cuma kata dia, ia terkesan memaksakan untuk diterima berkasnya oleh BKDD.

Kalaupun belakangan ada pengunduran diri ketika BKDD tidak mengeluarkan nomor tes ketika kasus ini bocor, ada lagi kekhawatiran jika NSN diperjuangkan untuk masuk pada data base 2005. "Ini hanya kekhawatiran untuk 'lewat jendela' mengingat saudara NSN sangat dekat dengan Bupati," kata Syahrul.

RN yang disebut-sebut terlibat dalam upaya meloloskan berkas adiknya, membantah hal tersebut. Menurutnya, dirinya sama sekali tidak pernah membantu adiknya untuk mendapatkan SK
Pengabdian dari Desa Kanaungan. Kalau ada SK Pengabdian yang didapatkan adiknya, itu berarti usahanya sendiri. Ia mengaku tidak mengintervensi Kades Kanaungan untuk mengeluarkan SK tersebut.

Saat ditemui oleh FAJAR di sebuah warkop di Pangkep, ia berdalih tak pernah memaksakan berkas adiknya diterima. Menurutnya, itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan karena SK Pengabdian yang diambil tidak dipergunakan.

"Kan begini, baru dibilang ada (SK, red) kalau dipergunakan. Tapi kan tidak-ji," katanya. Berkas tersebut, kata dia, tidak dipergunakan karena tidak ada formasinya. Namun ketika ditanya, formasi apa yang dilamar adiknya tersebut,ia mengaku tidak tahu-menahu. Ia mengatakan baru tahu jika adiknya mendaftar setelah diberi tahu sendiri tentang keikutsertaannya dalam pendaftaran CPNS.

Dalam wawancara FAJAR dengan RN, sering kali ia menyebut off the record. Terutama yang berkaitan dengan BKDD. RN juga mempertanyakan, kenapa BKDD menerima berkas pendaftaran adiknya jika memang tidak memenuhi ketentuan. Ia mengaku ke BKDD mempertanyakan tidak keluarnya kartu tes adiknya sementara berkasnya diterima. Tidak mungkin kata dia, dirinya bisa mengintervensi
pejabat eselon II.

Setelah adanya komplain dari LSM, lanjutnya, berkas adiknya itu lalu ditarik karena baru diketahui kalau itu salah formasi. Oleh karena itu, ia juga meminta FAJAR untuk tidak memuatnya karena adiknya tidak jadi ikut ujian seleksi penerimaan CPNS alias sudah mengundurkan diri. Dengan demikian menurutnya, tak ada lagi yang perlu dipersoalkan.

Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid juga menolak dikatakan ada oknum yang "lewat jendela" dalam penerimaan CPNS tahun ini. Ia menolak dikatakan meloloskan orang-orang tertentu masuk menjadi CPNS. Hal-hal demikian, kata dia, merupakan wewenang tim pemeriksa untuk menelusurinya. Ia mengaku, pemkab tidak mencampuri hal itu. Namun ia berharap, dalam seleksi ini, lebih
banyak orang Pangkep sendiri yang lolos.

Menanggapi adanya isu penggunaan berkas rekayasa dalam mendaftar CPNS, ia juga enggan memberikan tanggapan jauh. Ia mempersilahkan orang-orang yang berkompeten untuk melakukan penelusuran. "Karena kita sudah memberi ultimatum, jangan dimain-maini dalam pengadministrasian masalah penerimaan CPNS," kata Bupati. (tim)

KOMENTAR BERITA "Kerja di Panwas, "Mengabdi" di Kantor Desa"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).