MAKELAR proyek di dewan sangat susah dihilangkan. Praktik makelar dan bagi-bagi proyek ini terjadi mulai di tingkat DPR RI hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Muthalib, sulitnya menghilangkan praktik kotor ini karena merupakan ajang unjuk kekuatan atau untuk memperlihatkan pengaruh partai.

"Ini juga menjadi momen 'balas jasa' dan bagi-bagi proyek," kata Thalib, Jumat, 7 Januari lalu.
Thalib menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum, makelar proyek di DPRD itu bekerja untuk partai dan pribadinya. Konstituen berada di posisi paling akhir.

"Makelar ini juga tidak semata-mata bekerja untuk memenangkan proyek tapi lebih penting adalah
kebijakan dan kepentingan," katanya.

Indikatornya sederhana, menurut Thalib, banyak proyek yang dimenangkan keluarga anggota dewan. Jika bukan bagian dari keluarga, mereka yang dimenangkan paling tidak relasi pejabat atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan serta afiliasi partai.

"Kelakuan seperti ini hanya dimiliki orang-orang yang tidak mengerti makna berdemokrasi, berpartai, dan bukan negarawan," tegas Thalib.
Yang lebih fatal lagi, karena fungsi-fungsi atau kewenangan legislatif tersebut menurut Thalib justru disalahartikan, akibat praktik makelar ini. "Imbasnya yakni timbulnya praktik korupsi," kata Thalib. (tim)