DAMPAK Anomali cuaca menggerogoti sejumlah komoditas andalan Sulsel. Komoditas jagung misalnya, tahun lalu tak capai target produksi 1,5 juta ton.

MEOROSOTNYA produksi jagung dialami hampir seluruh daerah penghasil jagung di Sulsel. Musim hujan yang berlangsung sejak awal 2010 membuat proyeksi Pemprov Sulsel meleset. Pasalnya, musim panen jagung medio Mei-Agustus 2010 lalu, sedikitnya 3.700 hektare lahan tanaman jagung mengalami puso.

"Target produksi jagung tidak tercapai karena anomali cuaca. Petani kita kesulitan mengembangkan tanamannya," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulsel, Lutfi Halide di Makassar.

Menurut dia, kondisi cuaca yang tidak menentu dan tingkat curah hujan lebih tinggi menyebabkan produksi jagung hanya dapat mencapai 1,4 juta ton. Sentra produksi jagung seperti Gowa, Jeneponto, dan Bantaeng, diakui kesulitan menghasilkan komoditas ini. Padahal, permintaan jagung pipilan dari luar Sulsel cukup tinggi. Di antaranya dari Jawa Barat.

Seorang petani jagung di kawasan pertanian Kelara, Jeneponto, Kamaruddin, mengakui banyak petani yang gagal panen akibat pohon jagungnya terendam air. Padahal, komoditas ini tidak tahan terhadap kadar air yang tinggi.

Merosotnya produksi jagung ikut berimplikasi pada kenaikan harga. Kamaruddin mengakui beberapa bulan terakhir, harga jagung mencapai Rp2.400 per kilogram. Harga itu mengalami peningkatan yang lumayan besar dari harga pada pertengahan 2010 yang hanya Rp1.800 per kilogram.

"Kurangnya produksi petani di lapangan sementara permintaan cukup tinggi, menyebabkan harga jagung di tingkat petani cukup baik," katanya.

Hal senada dikemukakan Rahman, petani jagung di Kecamatan Tinggi Moncong, Gowa. Rahman mengatakan, meskipun harga jagung cukup menguntungkan petani, namun untuk memperbanyak produksi terkendala musim hujan yang jangka waktunya lebih lama dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sulsel, M Aris, belum lama ini mengatakan bahwa selama musim hujan, setidaknya tercatat kurang lebih 5.200 hektare tanaman yang terendam banjir. 3.700 hektare di antaranya gagal panen akibat puso.

Daerah yang mengalami puso adalah Jeneponto 794 ha, Soppeng 315 ha, Sidrap dua ha, Pinrang 835 ha, Luwu 16 ha serta Luwu Utara 1.788 ha. Lihat grafis.

Imbas anomali cuaca berupa hujan berkepanjangan, juga merontokkan produksi kedelai. Tanaman kedelai yang terkena puso seluas 32 hektare dari luas areal 75 hektare yang terkena banjir. Areal yang gagal panen tersebut meliputi Soppeng seluas 21 hektare, dan Luwu Timur seluas 11 hektare.

Menurut Aris, pada daerah yang dilanda puso, banyak petani yang sudah sampai empat kali melakukan penanaman akan tetapi selalu gagal panen. "Mereka telah dibantu bibit dari Dinas Pertanian tetapi tetap gagal. Kabupaten Wajo kondisinya bahkan sangat memprihatinkan karena luasnya persawahan yang dilanda banjir dan terendam," katanya.

Beras Sinjai di Bawah HPP

Dampak anomali cuaca juga menurunkan kualitas gabah petani di Sinjai. Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai menilai harga pembelian gabah dan beras dari pemerintah, belum sepenuhnya dapat dinikmati kalangan petani. Harga pembelian pemerintah atas jerih payah petani itu masih di bawah harga standar yang sudah ditetapkan.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Sinjai, HM Jamil, sudah sepatutnya pembelian gabah dan beras dari kalangan petani mengacu pada HPP. Ada tiga kategori harga dalam HPP. Yakni, HPP gabah kering panen, gabah kering giling, dan beras. Harga gabah kering panen (GKP) di petani dengan kadar air maksimal 25 persen HPP senilai Rp2.640 (2010).

Kemudian gabah kering giling (GKG) di gudang Bulog dengan kadar air 14 persen Rp3.345 per kilogram. Juga, untuk beras di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 20 persen ditetapkan Rp5.060 per kilogram.

Tetapi, fakta di lapangan apa yang dialami petani tidak demikian. Harga yang didapatkan masih berada di bawah standar. Alasannya, kualitas barang (gabah) kurang baik. Padahal seharusnya, dalam pembelian harga tetap mengacu pada harga standar yang ditetapkan HPP.

"Dalam waktu dekat HPP akan kembali berubah. Kami harap HPP harus diamankan. Pembelian harus mengacu HPP. Sejauh ini, petani belum menikmati HPP," tandasnya.

Dia menambahkan, permasalahan ini telah disampaikan ke pihak bulog saat rapat bersama di Makassar pekan lalu. Jamil mengaku bahwa pihaknya tegas menolak impor beras. Impor beras sama halnya dengan tidak menghargai jerih payah petani. Apalagi, imbuhnya, produksi beras juga masih cukup.

Tebu Rakyat Ikut Terganggu

Dari Arasoe, Kecamatan China, Kabupaten Bone, kelompok petani tebu rakyat juga mengalami kendala. Masa penebangan mereka tertunda karena hujan yang terus mengguyur. "Tebu rakyat sekitar 100 hektare belum ditebang karena terkendala hujan. Sementara masa giling Pabrik Gula Arasoe sudah hampir tutup," ucap Andi Santiaji, ketua Kelompok Petani Tebu Rakyat Arasoe, kepada FAJAR.

Dia lalu menjelaskan lahan tersebut merupakan sebagian dari sekira 500 hektare areal tebu rakyat yang dikelola petani. "Kami minta agar Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bone meminta kepada direksi PT Perkebunan Nusantara XI agar memperpanjang masa giling. Kalau tidak, maka 100 hektare tebu rakyat yang belum ditebang akan tertinggal dan sangat merugikan petani," katanya.

Asisten Operasional Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Joko UH, yang dihubungi malam tadi, mengatakan bahwa masa angkut tebu ke penggilingan sudah ditutup. "Malam ini sudah ditutup, kita segera melakukan penggilingan," katanya.

Namun demikian dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai tebu rakyat yang disebutkan ada 100 hektare mengalami hambatan penebangan karena hujan yang terus mengguyur Arasoe. "Saya belum mengetahui itu, tetapi saya akan mengecek terlebih dahulu. Kalau memang ada, kita akan berupaya mengakomodasi," katanya.

PG Arasoe dan PG Camming sendiri mengakui masa gilingnya mulur akibat hujan yang terus mengguyur. "Memang agak mulur tetapi kami perkirakan produksi pada masa giling ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ke depan kami akan mengoptimalkan lahan yang masuk hak guna usaha seluas 4.500 hektare untuk lebih memacu produksi," tandasnya. (*)